Sabtu , 23 September 2017
Breaking News
Asuransi TKI Harus Dikelola Serius
Fhoto : www.koran-jakarta.com

Asuransi TKI Harus Dikelola Serius

Regulator sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan mengatur batasan premi yang ditawarkan oleh konsorsium asuransi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebab, kewenangan tersebut sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan konsorsium asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non Bank OJK Firdaus Djaelani di Jakarta, Rabu (12/10) menyatakan sebelum Agustus 2013, di Indonesia terdapat 10 konsorsium asuransi yang melayani para TKI. Namun, 10 konsorsium tersebut bersaing ketat dengan memberikan tawaran premi yang murah, tetapi malah menyediakan pelayanan minimal. “Kemudian kami evaluasi. Menteri Tenaga Kerja bikin satu konsorsium, apa yang terjadi malah monopoli. Saya minta dibentuk konsorsium lagi, supaya ada perbandingan. Makanya sekarang ada tiga (Astindo, Jasindo dan Mitra TKI),” kata Firdaus.

Sebagai pengawas, otoritas akan turun tangan jika di kemudian hari tiga konsorsium asuransi TKI tersebut melakukan perang premi. Saat ini, ketiga konsorsium tersebut mematok premi sebesar 400 ribu rupiah per TKI untuk jangka waktu dua tahun.

Adapun beberapa klaim yang nantinya dibayarkan adalah sebesar 85 juta rupiah untuk risiko kematian dan 7,5 juta rupiah untuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejak dibentuk pada Agustus 2013 hingga September 2016, ketiga konsorsium tersebut telah membukukan total premi sebesar 413 miliar rupiah dengan rincian sebesar 145 miliar rupiah melalui konsorsium Jasindo, konsorsium Astindo sebesar 152 miliar rupiah dan konsorsium Mitra TKI sebesar 116 miliar rupiah.

Sementara itu, klaim yang telah dibayarkan sebesar 24,5 miliar rupiah kepada 2.647 orang melalui Astindo, 23,5 miliar rupiah kepada 2.845 orang melalui Mitra TKI dan sebesar 49,9 miliar rupiah kepada 4.714 penerima melalui Jasindo.

Sulit Cair

Namun, layanan asuransi terhadap para TKI ini dinilai kurang optimal. Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan para peserta terutama saat menyampaikan klaim yang dinilai berbelit-belit dan sulit cair. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani meminta tiga konsorsium asuransi yang menjalankan program perlindungan TKI agar lebih serius. Ketiga konsorsium itu, menurut Irma, tidak transparan dalam menjelaskan penolakan klaim.

Selain itu, manfaat asuransi tidak pernah secara gamblang disosialisasikan kepada para TKI yang ingin berangkat ke luar negeri. Selain itu, persyaratan dari perusahaan asuransi dianggap rumit dan mengharuskan TKI kembali ke Indonesia terlebih dahulu untuk menyelesaikan klaim. Hal tersebut harus dilakukan mengingat ketiga konsorsium tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di setiap negara tujuan TKI. “Kalau kejadiannya seperti ini tahun ke tahun, menurut saya lebih baik dibubarkan saja lalu kita kembalikan perlindungan TKI kepada pemerintah dan serahkan ke Kementerian Luar Negeri,” tutup Irma. bud/E-10

Sumber : Asuransi TKI Harus Dikelola Serius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*